Raffles pun Pelesir ke Blitar
Penoelis Kaos Tjap DJALOE blitar, History of Java, lord minto, Raffles, Roeang Batja, Tjerita, voc Minggu, Februari 21, 2010
DJALOE.COM – Nama Thomas Stamford Raffles (1781-1826) sering disebut berkunjung ke Blitar dalam rangka penelitian tentang botani sekaligus penulisan buku The History of Java. Tapi sayangnya, jarang sekali dikabarkan tentang apa yang sesungguhnya ia catat tentang Blitar.
Meskipun buku ini sudah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia tahun 2008, tetapi posting kali ini hendak bersandar langsung pada The History of Java jilid II versi bahasa Inggris, cetakan kedua tahun 1830. Tebal semuanya 868 halaman. Cetakan pertama buku ini terbit di London, 1817. Edisi cetak ulangnya ada di Perpustakaan Bung Karno, sekompleks dengan makam Bung Karno di Blitar.
Sebelum berlanjut ke posting berikutnya, mari menyegarkan ingatan tentang sosok Raffles dari Inggris ini. Ia mula-mula bekerja buat Perserikatan Dagang Inggris di Hindia atau EIC yang didirikan 31 Desember 1600). EIC semacam Perserikatan Perusahaan Hindia Timur atau Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) yang didirikan 20 Maret 1602.
Raffles menjadi Letnan Gubernur Inggris berkedudukan di Batavia hanya empat setengah tahun, 1811-1816. Atasan langsungnya adalah Lord Minto, Gubernur Jenderal Inggris di Madras, India. Inggris menyerobot sebagian kecil dari Nusantara, ketika negeri Belanda dijajah Perancis semasa Napoleon Bonaparte. Belanda dijadikan semacam provinsi oleh Perancis.
Parakitri T Simbolon dalam buku Menjadi Indonesia (1995) mengisahkan, Lord Minto sendiri yang mengabarkan pembaruan itu di tengah pertempuran, 11 September 1811. Inggris, katanya, bertekad mengganti sistem monopoli Belanda yang merusak itu dengan politik pemerintahan yang lebih menyejahterakan.
Kepala desa akan diberi kuasa mengatur penarikan pajak yang serendah mungkin dari penggarap. Selain itu, masih mengutip Parakitri, dihapus pula hak pemerintah atas sebagian hasil bumi penduduk (contingenten) dan atas kerja rodi (herendiensten). Kekuasaan lokal pun dibatasi hanya di bidang kepolisian. Penananam kopi tidak lagi dipaksakan, tapi didorong.
Pemerintah akan membeli dari petani kelebihan hasil dengan harga tertinggi menurut pasar. Hanya dalam penyediaan dan distribusi garam, pemerintah bertanggung-jawab. Itu pun dalam rangka melindungi rakyat dari permainan harga yang seringkali tak terkendali.
Parakitri juga mencatat, pada 15 Oktober 1813, Raffles dari istananya di Buitenzorg atau Bogor mengeluarkan tujuh butir aturan yang mempertajam pengumuman Lord Minto. Secara umum, kekuasaan Raffles adalah angin baru bagi rakyat yang sebelumnya sangat disengsarakan oleh kekejaman Gubernur Jenderal Belanda, Herman William Daendels (berkuasa 1808–1811).
Parakitri memakai sub judul Tangan Liberal yang Mendahului Zaman: Land Rent untuk mencandra masa kekuasaan Raffles. Diuraikan pula keterbatasan Raffles dalam hal penerapan kebijakannya.
Selama berkuasa sesingkat itu, Raffles bukan cuma mengoreksi kebijakan Belanda dalam urusan politik pemerintahan, tapi juga sempat-sempatnya pelesir keliling Jawa dan Bali. Berkat catatan dari pelesir Raffles inilah, kita bisa mengetahui keadaan umum wilayah Blitar zaman itu, awal 1800-an. Silakan tunggu posting selanjutnya.
Sebelum berlanjut ke posting berikutnya, mari menyegarkan ingatan tentang sosok Raffles dari Inggris ini. Ia mula-mula bekerja buat Perserikatan Dagang Inggris di Hindia atau EIC yang didirikan 31 Desember 1600). EIC semacam Perserikatan Perusahaan Hindia Timur atau Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) yang didirikan 20 Maret 1602.
Raffles menjadi Letnan Gubernur Inggris berkedudukan di Batavia hanya empat setengah tahun, 1811-1816. Atasan langsungnya adalah Lord Minto, Gubernur Jenderal Inggris di Madras, India. Inggris menyerobot sebagian kecil dari Nusantara, ketika negeri Belanda dijajah Perancis semasa Napoleon Bonaparte. Belanda dijadikan semacam provinsi oleh Perancis.
Parakitri T Simbolon dalam buku Menjadi Indonesia (1995) mengisahkan, Lord Minto sendiri yang mengabarkan pembaruan itu di tengah pertempuran, 11 September 1811. Inggris, katanya, bertekad mengganti sistem monopoli Belanda yang merusak itu dengan politik pemerintahan yang lebih menyejahterakan.
Kepala desa akan diberi kuasa mengatur penarikan pajak yang serendah mungkin dari penggarap. Selain itu, masih mengutip Parakitri, dihapus pula hak pemerintah atas sebagian hasil bumi penduduk (contingenten) dan atas kerja rodi (herendiensten). Kekuasaan lokal pun dibatasi hanya di bidang kepolisian. Penananam kopi tidak lagi dipaksakan, tapi didorong.
Pemerintah akan membeli dari petani kelebihan hasil dengan harga tertinggi menurut pasar. Hanya dalam penyediaan dan distribusi garam, pemerintah bertanggung-jawab. Itu pun dalam rangka melindungi rakyat dari permainan harga yang seringkali tak terkendali.
Parakitri juga mencatat, pada 15 Oktober 1813, Raffles dari istananya di Buitenzorg atau Bogor mengeluarkan tujuh butir aturan yang mempertajam pengumuman Lord Minto. Secara umum, kekuasaan Raffles adalah angin baru bagi rakyat yang sebelumnya sangat disengsarakan oleh kekejaman Gubernur Jenderal Belanda, Herman William Daendels (berkuasa 1808–1811).
Parakitri memakai sub judul Tangan Liberal yang Mendahului Zaman: Land Rent untuk mencandra masa kekuasaan Raffles. Diuraikan pula keterbatasan Raffles dalam hal penerapan kebijakannya.
Selama berkuasa sesingkat itu, Raffles bukan cuma mengoreksi kebijakan Belanda dalam urusan politik pemerintahan, tapi juga sempat-sempatnya pelesir keliling Jawa dan Bali. Berkat catatan dari pelesir Raffles inilah, kita bisa mengetahui keadaan umum wilayah Blitar zaman itu, awal 1800-an. Silakan tunggu posting selanjutnya.
